UMY menegaskan penolakannya terhadap aktivitas intelijen aparat keamanan tanpa izin di lingkungan kampus. Sikap itu disampaikan setelah seorang anggota intelijen Polda DIY diamankan mahasiswa di kompleks UMY pada Rabu (17/6/2026) malam.
Peristiwa tersebut bermula ketika mahasiswa yang baru kembali dari aksi demonstrasi Aliansi UMY Bergerak di Titik Nol Kilometer Jogja melihat seorang pria mengambil foto peserta aksi secara diam-diam.
Curiga dengan gerak-geriknya, mahasiswa kemudian mengejar dan mengamankan pria tersebut ke Gedung Rektorat untuk menghindari amarah massa.
Insiden itu memicu ketegangan. Ratusan mahasiswa mendatangi rektorat dan meminta penjelasan mengenai identitas serta tujuan pengambilan foto. Situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah pihak kampus memfasilitasi dialog dengan kepolisian.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menyayangkan adanya aparat yang masuk ke lingkungan kampus tanpa koordinasi resmi.
“Mahasiswa sudah pulang dengan tertib dan aman, tetapi kemudian muncul tindakan yang menimbulkan kecurigaan. Memfoto mahasiswa secara diam-diam bisa dianggap sebagai bentuk intimidasi sehingga wajar jika mereka merasa tidak nyaman,” kata Zuly saat dikonfirmasi pada Kamis (18/6/2026).
Setelah mediasi berlangsung hingga sekitar pukul 20.00 WIB, anggota intel tersebut membuka identitasnya di hadapan perwakilan mahasiswa dan situasi berangsur kondusif.
Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan membenarkan bahwa pria yang diamankan merupakan anggota Polda DIY yang sedang bertugas.
Menurutnya, personel tersebut merupakan bagian dari pengamanan aksi untuk memastikan mahasiswa kembali ke kampus dengan aman.
“Anggota yang berada di lokasi, baik berpakaian dinas maupun tertutup, bertugas mengawal dan memastikan peserta aksi kembali dengan selamat,” ujarnya.
Meski persoalan telah diselesaikan melalui dialog, UMY meminta kepolisian tidak lagi melakukan pemantauan tertutup di lingkungan kampus tanpa komunikasi resmi.
Kampus, kata Zuly, terbuka untuk koordinasi dan diskusi, namun setiap pihak harus menghormati mekanisme serta otonomi perguruan tinggi. (*)
