Delapan bangunan tak berizin di sempadan Sungai Code, Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta dirobohkan. Penertiban yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungal (BBWS) Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan Rabu (28/9/2022).
Dari 15 bangunan yang ditertibkan, sebelumnya tujuh bangunan sudah melakukan pembongkaran sendiri. Namun delapan warga lain belum juga melakukan pembongkaran.
“Akhirnya hari ini kami tertibkan delapan bangunan yang belum dibongkar,” jelas Antyarsa Ikana, Kabid Operasi Pemeliharaan BBWS Serayu Opak Ditjen SDA PUPR, saat ditemui disela penertiban.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
“Area sempadan sungai merupakan area yang terlarang untuk mendirikan bangunan, apalagi tanpa izin. Karena dapat mengganggu fungsi kebermanfaatan sungai tersebut,” lanjutnya.
Menurutnya, penertiban sempadan Sungai Code di Mergangsan sudah melalui proses yang tertib dan panjang, baik secara administrasi, hukum, maupun sosial. Rencana penertiban bahkan sudah dilakukan dari 2019 lalu.
BBWS Serayu-Opak kemudian menggelar sejumlah sosialisasi dan diskusi, baik dengan instansi terkait maupun masyarakat pada tahun 2020 dan awal 2021. Kemudian, diterbitkanlah Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali pada tahun 2021, yaitu 31 Juli 2021, 15 September 2021 dan 25 Oktober 2021.
“Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian berkoordinasi dengan BBWS Serayu Opak untuk menertibkan bangunan tanpa izin di sempadan Sungai Code, Brontokusuman, Mergangsan,” ujarnya.
Sementara Ketua Paguyuban Kali Code Mandiri, Kris Tiwanto mengaku sebenarnya tidak masalah untuk ditertibkan. Namun mereka menolak digusur semena-mena.
“Kita menolak penggusuran karena punya konsep dan program pelestarian sungai,” ujarnya.
Warga tinggal di kawasan tersebut, lanjut Kris sebenarnya sudah mendapatkan ijin dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB IX beberapa puluh tahun lalu. Bahkan camat di Mergangsan juga ikut membantu warga.
Pengembangan kawasan tersebut pun saat ini sudah meningkatkan ekonomi warga. Kalau sebelumnya tak memiliki pekerjaan, mereka akhirnya bisa mengembangkan usahanya. Ada 22 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di kawasan tersebut.
“Namun kok digusur, ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, kita disuruh pergi,” tutupnya.
Kontributor: Zukhronnee Muhammad
