Pemkab Sleman memprioritaskan penanganan anak tidak sekolah (ATS), peningkatan mutu pembelajaran, dan perluasan akses pendidikan tinggi sebagai strategi utama transformasi pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sleman, Rabu (1/7/2026).
Mustadi mengatakan pendidikan merupakan fondasi pembangunan manusia untuk mewujudkan Sleman yang maju, makmur, lestari, dan berkeadaban. Menurutnya, akses pendidikan di Sleman sudah relatif baik, namun tantangan kini bergeser pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya jumlah anak tidak sekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, terdapat 4.629 anak yang masuk kategori anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS), tertinggi di DIY.
“Harapannya, melalui kolaborasi bersama, persoalan ini dapat kita tangani,” kata Mustadi.
Untuk mengatasinya, Pemkab Sleman menjalankan berbagai program yang melibatkan banyak pihak guna menjaring, memverifikasi, dan mengembalikan anak ke bangku pendidikan. Upaya tersebut diperkuat melalui sistem digital untuk memetakan tingkat kerentanan anak putus sekolah sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.
Selain itu, Pemkab Sleman juga memperkuat kualitas pembelajaran melalui pengembangan komunitas belajar guru. Pada 2026, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan 37 perguruan tinggi di DIY yang mencakup lebih dari 200 program studi.
Sementara itu, Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar (LDB), Najelaa Shihab, menegaskan transformasi pendidikan tidak cukup hanya memperluas akses, tetapi juga membutuhkan perubahan paradigma yang menempatkan anak sebagai subjek dalam setiap kebijakan pendidikan.
“Menempatkan anak menjadi subjek dalam proses pendidikan itu sering kali mudah diucapkan, tetapi perubahan paradigma yang diperlukan sama sekali tidak mudah,” ujarnya.
Menurut Najelaa, persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan menyediakan akses atau beasiswa, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. (*)
