Pagi ini, Kamis (11/7/2024) Jakarta Selatan menjadi saksi sebuah peristiwa kontroversial yang mengguncang dunia aktivisme kesehatan Indonesia. Kantor pusat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), sebuah lembaga yang telah berjasa selama 67 tahun dalam mendukung program kesehatan nasional, digusur oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Kementerian Kesehatan RI tanpa adanya perintah eksekusi dari pengadilan.
Sekitar 100 personil Satpol PP, didukung oleh aparat kepolisian dan TNI, memaksa PKBI meninggalkan lahan yang telah menjadi rumah mereka sejak 1970. Ironisnya, penggusuran ini terjadi meski Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa lahan tersebut bersifat non-eksekutif.
Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Selama puluhan tahun, PKBI telah menjadi pionir dalam gerakan Keluarga Berencana, penurunan Angka Kematian Ibu, dan berbagai program kesehatan lainnya.
“Mengusir kami tanpa kompensasi yang memadai adalah penghinaan terhadap sejarah panjang kontribusi kami,” ujar Budhi Hermanto, perwakilan PKBI DIY dalam keterangan tertulisnya Jumat (12/7/2024).
Penggusuran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sikap pemerintah terhadap lembaga yang baru saja mendapat pengakuan nasional.
Tahun lalu, pendiri PKBI, Dr. dr. Soeharto, dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Namun, tindakan hari ini seolah mencoreng penghargaan tersebut.
PKBI bukan hanya sekadar LSM biasa. Selama masa Orde Baru, organisasi ini berani memfasilitasi “pertemuan gelap” untuk gerakan pro-demokrasi di tengah pengawasan ketat rezim. Kini, lembaga yang beroperasi di 25 provinsi dan 178 kota/kabupaten ini harus berjuang mempertahankan rumahnya sendiri.
“Kami tidak akan menyerah. Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, terutama untuk perempuan dan anak, adalah hak dasar yang akan terus kami perjuangkan,” ujarnya.
Sementara barang-barang PKBI dikeluarkan secara paksa, dukungan dari berbagai pihak terus mengalir. Masyarakat sipil dan aktivis kesehatan dari seluruh Indonesia menyatakan solidaritas mereka, berharap keadilan akan berpihak pada lembaga yang telah memberikan kontribusi besar bagi kesehatan bangsa ini.
Penggusuran hari ini bukan hanya tentang sebuah bangunan, tapi juga tentang nasib layanan kesehatan vital dan sejarah panjang perjuangan hak-hak kesehatan di Indonesia.
