Krisis sampah di Kota Jogja semakin parah dengan laporan penumpukan sekitar 5.000 ton sampah yang belum diangkut secara layak. Alih-alih dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), sampah-sampah tersebut justru dipindahkan antar depo, membuat kondisi semakin mengkhawatirkan.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menyesalkan kebijakan Pemkot Yogyakarta yang hanya memindahkan sampah dari satu depo ke depo lainnya. Pemkot beralasan kebijakan itu diberlakukan karena menunggu proses pembangunan TPS3R selesai.
“Pemkot tidak bisa hanya memindahkan sampah dari satu depo ke depo lain tanpa solusi nyata. Ini hanya akan menambah masalah,” ujar Beny di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (24/6/2024).
Menurut Beny, Pemkot Jogja harus segera mengangkut sampah yang menumpuk ke TPA Piyungan yang telah dibuka secara terbatas oleh Pemda DIY untuk mempercepat penanganan sampah.
“5.000 ton [tumpukan sampah] itu kalau sudah berminggu-minggu, ulatnya sudah jalan kemana-mana. Maka mari kita bicara rill, maka tahu langkah konkretnya, kalau ditutupi data konkret [sampahnya] ya gak bisa,” tambahnya.
Beny juga menyatakan bahwa alasan libur panjang yang dikemukakan Pemkot sebagai penyebab penumpukan sampah tidak bisa diterima.
“Bukan seperti yang disampaikan kalau libur panjang jadi alasan. Masalah sampah ini harus segera ditangani dengan serius,” tegasnya.
Selain mengarahkan sampah ke TPA Piyungan, Pemda DIY juga meminta Pemkot Jogja untuk segera menyelesaikan pembangunan TPS3R Nitikan, Kranon, dan Karangmiri. Pembangunan ini penting untuk mendukung desentralisasi pengelolaan sampah di wilayah Yogyakarta.
“Jika masalah ini terselesaikan dan TPS3R selesai dibangun, kita bisa mengurangi residu dan mulai mengolah sampah menjadi partikel dan produk lainnya,” tandasnya.
Kontributor: Zukhronnee Muhammad
