Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen menindaklanjuti desakan penyelamatan arsip film Indonesia yang disampaikan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) dalam pembukaan hari ke-20 festival tersebut di Yogyakarta, Jumat (29/11/2025).
Direktur Film, Animasi dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif RI Doni Setiawan mengakui bahwa persoalan kerusakan dan hilangnya arsip film menjadi perhatian serius pemerintah.
Hal ini menyusul pembacaan manifesto oleh Festival Director JAFF Ifa Ifansyah yang menyebut bahwa untuk memutar ulang film pembuka edisi pertama JAFF— Opera Jawa karya Garin Nugroho—panitia harus meminta materi dari Prancis karena arsipnya tak lagi tersedia di Indonesia.
“Ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa film itu bukan hanya sekadar produksi, tetapi juga menjadi kekayaan yang harus kita jaga,” ujar Doni di sela-sela acara pembukaan JAFF ke-20.
Doni menegaskan bahwa Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan kementerian lain, terutama Kementerian Kebudayaan dan Badan Arsip Nasional, untuk menyusun strategi pelestarian arsip film.
Ketika ditanya soal rencana konkret pemerintah, Doni menyebutkan bahwa Kemenparekraf akan mengkaji kemungkinan pembentukan badan khusus atau penguatan lembaga yang sudah ada untuk menangani arsip film.
“Anak cucu kita ke depan masih harus bisa menyaksikan apa yang sekarang diproduksi, apa yang sekarang ditonton banyak orang,” tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan upaya memperluas ekosistem perfilman, Doni menyebut bahwa Kemenparekraf telah menetapkan 12 provinsi prioritas sebagai destinasi ekonomi kreatif Indonesia.
Ia berharap festival-festival film di daerah tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berkembang menjadi pasar film yang memperkuat distribusi karya-karya lokal.
“Beberapa daerah sudah punya festival seperti ini, dan mereka terlihat tertarik untuk melaksanakan kegiatan yang hampir serupa dengan JAFF. Festival-festival itu perlu kita dorong agar tidak hanya menjadi festival, tetapi juga menjadi market film,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan penyebaran bioskop yang kini mencapai 37 provinsi, pemerintah terus mendorong agar film Indonesia memiliki akses lebih luas ke penonton. Namun, ia mengakui bahwa distribusi masih menjadi tantangan karena banyak film yang diproduksi belum sampai ke layar bioskop.
“Bagaimana kemudian film-film kita bisa masuk ke bioskop? Pada gilirannya nanti juga akan mendorong perekonomian. Karena makin banyak orang yang nonton, makin banyak diapresiasi,” kata Doni.
“Nanti kami diskusi dengan jajaran pemerintahan yang lain terkait dengan arsip film ini. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Film gampang rusak dan perlu perhatian kita bersama,” katanya.
Dalam manifesto yang dibacakan Ifa Ifansyah, JAFF mendesak pemerintah menempatkan arsip film sebagai prioritas budaya dengan investasi jangka panjang berupa infrastruktur, laboratorium, restorasi, dan digitalisasi. Manifesto itu menyebut bahwa tanpa kebijakan nasional, Indonesia berisiko kehilangan memori kolektif bangsa.
“Negara yang tidak memiliki arsip film bukan hanya kehilangan sejarah, tetapi negara yang tidak percaya bahwa masa depannya layak dibentuk dengan ingatan yang benar,” demikian bunyi salah satu poin manifesto JAFF.
Festival President JAFF Garin Nugroho yang juga hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya JAFF sebagai bagian dari ekosistem perfilman Indonesia. Menurutnya, 20 tahun keberadaan JAFF telah membuktikan transformasi Yogyakarta menjadi kota sinema dengan lebih dari 50 persen filmmaker Indonesia berasal dari kota ini.
“JAFF mentransformasi sumber daya manusia—anak-anak muda yang mampu berorganisasi untuk meluncurkan dialog Indonesia, Asia, dan dunia,” kata Garin yang juga menjabat sebagai advisor program yang bekerja sama dengan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada.
JAFF ke-20 berlangsung di Yogyakarta pada 29 November–6 Desember 2025 dengan mengusung tema kolaborasi dan jejaring bagi para insan perfilman Asia. (*)
