Mahasiswa UII Minta MBG dan Kopdes Dihentikan, Sebut Berpotensi Ciptakan Oligarki Baru

0
1
Ratusan mahasiswa UII melakukan aksi demonstrasi di Titik Nol KM Yogyakarta. (zukhronnee muhammad)

Aliansi mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.

Melalui aksi “Indonesia Menjerit di Tengah Krisis”, mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menyentuh persoalan rakyat.

Aksi dimulai dengan long march dari Kantor LKBH UII, singgah di DPRD DIY, lalu berakhir di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Di sepanjang aksi, mahasiswa membawa berbagai poster dan menyerukan tuntutan yang menyoroti persoalan ekonomi hingga reformasi sektor keamanan.

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar, mengatakan masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.

Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga gelombang PHK di sejumlah sektor industri menjadi tanda bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Mahasiswa juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Mereka menilai kedua program tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai dan berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Kalau kebijakan MBG selalu dikuasai oleh DPR dan dibuatkan dari mereka sendiri, apa gunanya? Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya,” ujar Radin di sela aksi.

Selain itu, massa menyoroti tingginya ketergantungan impor pangan serta kebijakan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat kecil.

Mahasiswa menilai pemerintah lebih sering menyalahkan kondisi global dibanding menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung oleh warga.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan program MBG dan Kopdes, menurunkan harga BBM serta bahan pokok.

Selain itu mahasiswa menuntut transparansi APBN, memperjelas agenda reformasi Polri, menghentikan militerisme di ruang sipil, serta membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dan jujur. (*)