Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menegaskan larangan pembangunan rumah sakit dan universitas dalam proyek aeropolis yang sedang dikembangkan di Kulon Progo.
Kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) ini merupakan langkah Pemda DIY untuk memperkenalkan konsep aeropolis, yang mengintegrasikan bandara dengan kawasan sekitarnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sri Sultan HB X, Gubernur DIY, menyatakan bahwa Angkasa Pura, selaku pengelola bandara, tidak diperkenankan untuk membangun fasilitas pendidikan tinggi maupun layanan kesehatan.
“Saya ingin memastikan, tolong Angkasa Pura tidak boleh membangun universitas maupun rumah sakit. Karena rumah sakit sudah ada di Kulon Progo dan universitas bukan bagian dari investasi Angkasa Pura,” ujar Ngarsa Dalem saat Safari Syawalan di Kulon Progo pada Senin (22/4/2024).
“Hal-hal seperti ini kita harus konsisten, sehingga memberikan ruang-ruang bagi investasi-investasi yang bisa memberikan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat Kulon Progo,” lanjutnya.
Fokus utama proyek ini adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk bersaing di pasar internasional. Sri Sultan menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk UMKM agar dapat memenuhi standar internasional dan menarik wisatawan asing.
“Dengan adanya bandara internasional di Kulon Progo, kita memiliki kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM kita ke pasar global,” tambahnya.
Sri Sultan juga menginstruksikan kepada Bupati Kulon Progo dan timnya untuk mengelola kawasan penjualan produk UMKM secara efektif, dengan target konsolidasi area tersebut dalam waktu dua hingga tiga tahun mendatang.
Proyek aeropolis ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo melalui peningkatan ekspor dan penarikan investasi yang berkelanjutan.
Kontributor: Zukhronee Muhammad
