Pemda DIY berencana memangkas subsidi operasional Trans Jogja sebesar Rp6,8 miliar pada 2026, dari Rp87 miliar menjadi Rp81 miliar. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) DIY memastikan tarif tidak naik, pengurangan anggaran ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan dan perluasan trayek.
Pemangkasan anggaran muncul dalam pembahasan KUA-PPAS 2026 di DPRD DIY. Dana hasil efisiensi dialihkan ke Dinas PUP-ESDM DIY untuk pembangunan irigasi dan penyusunan DED peningkatan ruas jalan. Total anggaran yang dialihkan ke dinas tersebut mencapai Rp8,4 miliar.
Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menyebut besaran subsidi belum mutlak.
“Kalau memang anggaran tersebut diperlukan masih bisa diusahakan lewat perubahan anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan kebutuhan infrastruktur lain juga mendesak, sementara wacana trayek baru ke Gunungkidul tidak hilang, hanya soal teknis pelaksanaan.
Kepala Dishub DIY, Cherestina Erni Widyastuti, mengakui pemotongan subsidi menjadi tantangan.
“Pengaruh pasti ada, tapi itu merupakan tantangan untuk tetap bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin,” katanya.
Dishub berencana mengefisiensikan rute dan mencari pendapatan non-subsidi untuk menutup keterbatasan anggaran.
Namun, pemangkasan subsidi memicu keresahan masyarakat. Mulyadi, warga Palbapang Bantul, menilai layanan Trans Jogja sudah padat sebelum subsidi dipangkas.
“Sering tidak bisa masuk bus karena penuh. Halte di Ngabean dan Malioboro juga terlalu kecil untuk menampung penumpang,” keluhnya.
Selain penumpang, kekhawatiran juga muncul dari sisi karyawan Trans Jogja, mulai dari sopir hingga teknisi, yang terancam terdampak efisiensi anggaran. (*)
