Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak sekolah untuk jujur melaporkan permasalahan termasuk kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi evaluasi program yang masih dalam tahap uji coba.
“Jangan sampai kendala pelaksanaan MBG disimpan sendiri. Kalau benar informasinya ada masalah, maka itu bisa jadi bahan evaluasi bersama,” tegas Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (6/5/2025).
Imbauan ini muncul setelah ditemukannya kasus menu MBG basi dan berulat di SMKN 4 Yogyakarta serta terhentinya program di sejumlah sekolah Kotagede akibat kendala teknis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Beny menekankan, komunikasi terbuka diperlukan tanpa saling menyalahkan.
“Ini sudah jadi informasi publik. Kita harus berbenah, memperbaiki mekanisme bersama-sama,” ujarnya.
Ia memastikan evaluasi tidak hanya ditujukan kepada SPPG, tapi seluruh sistem distribusi makanan, termasuk penerapan kontrol sterilisasi.
“Kalau dulu itu ada tukang icip-icip. Proses seperti itu harus menjadi bagian evaluasi,” jelasnya.
Tantangan terbesar MBG adalah produksi makanan yang dimulai dini hari namun baru disajikan siang hari. “Masak mulai jam 3 atau 4 pagi, padahal makanan disajikan jam 10 siang. Ada rentang waktu 5-6 jam,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Disdikpora DIY Suhirman menyatakan program MBG di SMKN 4 Yogyakarta tetap dilanjutkan meski memberatkan sekolah.
“Kami akan mempertemukan pihak sekolah dengan SPPG agar program bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Untuk mengatasi beban kerja tambahan, Suhirman mengusulkan sistem piket bergilir dan pemanfaatan tenaga non-guru.
“Manfaat program MBG jauh lebih besar dibandingkan beban tambahan,” tegasnya.
Sebelumnya, siswa SMKN 4 Yogyakarta menemukan ulat di nasi, makanan basi, buah yang tidak layak makan serta menu yang tidak lengkap dalam program MBG, menyebabkan trauma dan penolakan terhadap program tersebut. (*)
