Mandeknya pencairan dana Virtual Account (VA) membuat layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY terganggu serius. Sebanyak 97 dari sekitar 380 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhenti beroperasi, dan ribuan siswa terdampak langsung karena kehilangan jatah makanan di sekolah.
Dari total itu, 42 SPPG atau 43,3 persen berhenti karena dana VA belum cair. Sleman mencatat dampak terbesar dengan 36 SPPG nonaktif (37,1 persen), disusul Gunungkidul 28 SPPG (28,9 persen).
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyebut hambatan utama masih pada pencairan dana.
“Mayoritas kendala berupa belum cairnya dana VA sebanyak 22 SPPG,” ujarnya, Kamis (11/9/2026).
Sebanyak 55 SPPG lainnya berhenti karena status suspend, masalah administrasi, hingga kendala operasional. Ia menilai kondisi ini menunjukkan tata kelola MBG belum siap sepenuhnya.
“Tutup karena banyak hal, terutama karena Virtual Account belum siap,” katanya.
Dampaknya terasa langsung di sekolah. Sejumlah SPPG menghentikan layanan tanpa pemberitahuan, membuat siswa yang terbiasa menerima makanan bergizi tiba-tiba kehilangan layanan harian mereka.
“Ada siswa yang mungkin belum sarapan dari rumah, lalu datang ke sekolah dan ternyata SPPG-nya tidak melayani,” ujarnya.
Pemda DIY kini melakukan pendataan sekolah terdampak dan koordinasi dengan satgas di kabupaten/kota untuk memastikan layanan yang masih berjalan tidak ikut terhenti.
Di sisi lain, persoalan ini muncul di tengah sorotan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) Badan Gizi Nasional, yang belakangan disebut tengah melakukan evaluasi internal menyusul berbagai masalah tata kelola dan penanganan sejumlah kasus hukum yang menyeret pejabatnya.
Kondisi tersebut diduga ikut memengaruhi lambatnya proses pencairan dan operasional di daerah. Meski begitu, Pemda menegaskan kewenangan pencairan dana sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
“Positive thinking saja, mungkin BGN sedang evaluasi internal,” kata Made.
Pemda DIY mendorong pemerintah pusat fokus menuntaskan evaluasi 380 SPPG yang sudah berjalan sebelum memperluas program.
“Saya kira perlu langkah matang. Tidak bisa kebijakan keluar hari ini, besok langsung dieksekusi,” ujarnya. (*)
