Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan aksi protes yang berujung ricuh dalam forum diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026) malam merupakan bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam konferensi pers di Bulaksumur, Rabu (17/6/2026), mahasiswa membantah tudingan anti-dialog. Mereka menilai forum yang digelar di GIK tidak memberikan ruang diskusi yang setara dan substantif.
Perwakilan mahasiswa, Gladwin, menyebut pihaknya memiliki penilaian bahwa forum tersebut bukan forum diskusi yang benar-benar terbuka.
“Dari kami sendiri punya penilaian bahwa forum yang diadakan kemarin itu bukanlah forum yang genuine. Karena bisa dilihat dari representasi orang di dalamnya dan yang lain-lain,” kata Gladwin.
Menurutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berasal dari berbagai kebijakan dan persoalan yang terjadi selama ini.
“Dari pengalaman kita sendiri, dari berita-berita, dari data yang sudah ditampakkan, itu semua sudah jelas. Bahkan dari awal pemerintahan Prabowo-Gibran naik, itu juga bermasalah,” ujarnya.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan negara menjadi alasan utama munculnya kemarahan dalam aksi tersebut.
Perwakilan mahasiswa lainnya, Sara, menyoroti kenaikan harga Pertamax yang dinilai berpotensi memperburuk tekanan fiskal negara.
“Pertamina menaikkan harga Pertamax sebesar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah berkilah bahwa BBM subsidi tidak naik. Namun, mereka lupa kenaikan Pertamax berpotensi mendorong migrasi konsumen ke Pertalite,” kata Sara.
“Ketika subsidi energi kian membengkak, tekanan fiskal pun sulit terelakkan. Lingkaran setan semacam ini yang dapat mengakselerasi bangkrutnya negara,” imbuhnya.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritik besarnya anggaran sektor pertahanan dan keamanan. Sara menyebut total anggaran Polri, BIN, dan BNN mencapai Rp179,4 triliun.
“Anggaran fantastis ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tak benar-benar peduli dengan rakyatnya dan hanya ingin memperluas hegemoninya melalui alat monopoli kekerasan,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti rencana pembentukan batalyon Komponen Cadangan (Komcad) di berbagai daerah yang dinilai sebagai bentuk meluasnya militerisasi ruang sipil.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut pemerintah menjamin kebebasan berekspresi, menghentikan kriminalisasi aktivis, menarik militer dari ruang sipil, serta mencabut UU TNI dan UU Polri. (*)
