Pemberitaan mengenai sengketa gedung sekolah di kawasan Palagan, Sleman, belakangan ini menyita perhatian publik. Polemik ini mencuat setelah pihak kontraktor melayangkan gugatan hukum serta melempar sejumlah tuduhan melalui media terkait penyelesaian pembayaran dan dugaan praktik tidak transparan dalam proyek pembangunan Gedung Hanoman milik Yayasan Taman Cipta Karya Nusantara (TCKN).
Menanggapi ramainya pemberitaan yang dinilai menyudutkan tersebut, pihak Yayasan TCKN akhirnya buka suara. Melalui tim kuasa hukumnya, Yayasan mengambil langkah korektif untuk meluruskan narasi yang dianggap sepihak dan tidak utuh, sekaligus memastikan bahwa proses pendidikan di lingkungan sekolah tetap berjalan kondusif tanpa gangguan.
Bantahan Tegas Kuasa Hukum
Kuasa Hukum Yayasan TCKN, Riandy Aryani, S.H., pada Selasa (3/2/2026), menepis keras tuduhan miring yang dialamatkan kepada kliennya. Salah satu poin krusial yang diklarifikasi adalah isu adanya permintaan commitment fee yang sempat dihembuskan pihak lawan.
“Yayasan secara tegas membantah adanya keterlibatan, persetujuan, ataupun penerimaan commitment fee dalam bentuk apa pun sebagaimana dinarasikan di ruang publik. Tuduhan tersebut tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan institusional Yayasan,” tegas Riandy.
Lebih lanjut, Riandy menjelaskan bahwa sengketa ini sejatinya telah masuk dalam ranah peradilan di Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara 201/Pdt.G/2025/PN Smn. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak mendahului keputusan hakim dengan opini liar.
“Kami memilih menempatkan proses hukum sebagai forum utama dan sah untuk menguji dalil maupun klaim yang berkembang. Langkah evaluatif yang kami lakukan, termasuk audit independen terhadap gedung, adalah murni demi keselamatan bangunan dan perlindungan peserta didik, bukan untuk menghambat hak pihak manapun,” tambahnya.
Sekolah Tumbuh 100 Persen di Tengah Isu
Di sisi lain, Ketua Yayasan TCKN, Crista Trirahayu, memastikan bahwa sengketa fisik bangunan ini tidak menggoyahkan kepercayaan orang tua siswa. Dalam wawancara terpisah, Crista mengungkapkan bahwa sekolah yang dikelolanya justru mengalami pertumbuhan signifikan.
“Intinya kami cukup menghormati proses hukum. Kami hargai itu, karena sebagai yayasan pendidikan kami harus bertanggung jawab terutama kepada anak-anak. Kami merasa tidak ‘miring’, kami lurus-lurus saja mengikuti aturan,” ujar Crista menanggapi isu yang beredar.
Data internal Yayasan menunjukkan tren positif yang kontradiktif dengan isu negatif yang beredar. Jumlah siswa tercatat melonjak hingga dua kali lipat dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
“Peningkatannya luar biasa, mencapai 100 persen. Dari awal yang masih sekitar 50 siswa, sekarang sudah mencapai 150-an siswa. Puji Tuhan, antusiasme parents (orang tua) luar biasa dalam mempercayakan edukasi anak-anaknya kepada kami,” ungkap Crista.
Fokus Kualitas dan Rencana Ekspansi
Crista menambahkan, pihak Yayasan tidak ingin terjebak dalam polemik yang tidak produktif dan memilih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, TCKN rutin memberikan pelatihan intensif bagi guru dan staf dari berbagai daerah.
Kualitas sistem pendidikan TCKN bahkan telah diakui oleh berbagai institusi pendidikan tinggi. Crista menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama strategis (MoU) dengan Universitas Sanata Dharma, serta berkolaborasi dengan UGM dan UNY untuk program magang dan riset pendidikan.
“Kami fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Bahkan banyak sekolah lain dari Jakarta, Bandung, hingga Jepara yang melakukan studi banding ke sini,” jelasnya.
Terkait kondisi gedung yang disengketakan, Crista menegaskan bahwa pihaknya sangat berhati-hati. Penunjukan auditor independen dilakukan semata-mata untuk memastikan keamanan anak-anak sebelum gedung digunakan secara penuh, termasuk untuk rencana pembukaan jenjang Sekolah Dasar (SD) di masa depan.
“Kami transparan atas apa pun yang terjadi di sini. Jika ada hal dari hasil audit yang perlu diperhatikan, segera kami perbaiki demi anak-anak,” tutupnya. (*)
