Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat kritik keras atas sikap yang dinilai tidak memanusiakan warga terdampak penggusuran Bong Suwung. Sterilisasi emplasemen rel kereta yang dilakukan PT KAI pada Rabu (2/10/2024) ini menyebabkan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal.
Kuasa Hukum Warga Bong Suwung, Restu Baskara, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Pemkot Yogyakarta yang terkesan lepas tangan dari tanggung jawab.
“Kami sangat kecewa dengan sikap Pemkot Yogyakarta. Saat kami menghadap Wali Kota untuk meminta bantuan, responnya sangat dingin. Bahkan asisten dan sekretarisnya seperti cuci tangan, tanpa ada empati sedikitpun,” ujar Restu saat ditemui di Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Kamis (3/10/2024).
Restu menambahkan, rencana penggusuran ini sudah ada sejak 2010, namun hingga pelaksanaannya di 2024, Pemkot tidak memiliki rencana mitigasi yang jelas. “Ini sangat aneh, dari 2010 sampai 2024, berapa tahun? Masa pemerintah tidak punya rencana mitigasi risiko?” tegasnya.
Saat ini, dari 226 jiwa yang terdampak, baru 164 jiwa yang berhasil mendapatkan tempat penampungan sementara. Sisanya masih terlantar, termasuk 38 anak-anak yang sebagian terpaksa tidur di depan hotel.
Direktur PKBI Yogyakarta, Siska, mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya menampung sembilan pengungsi di kantornya. “Mereka butuh shelter setidaknya untuk 20 minggu ke depan. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kami butuh komitmen pemerintah untuk relokasi permanen,” jelasnya.
Kompensasi yang diberikan PT KAI juga dinilai tidak memadai. Rata-rata warga hanya menerima 5-6 juta rupiah, bahkan ada yang hanya mendapat 750 ribu rupiah. Jumlah ini jauh dari cukup untuk memulai kehidupan baru di Yogyakarta.
“Yang paling memprihatinkan adalah nasib anak-anak. Banyak yang trauma dan terganggu mentalnya. Beberapa bahkan enggan kembali ke sekolah,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menyatakan tidak ada lagi tempat penampungan yang tersedia di Kota Yogyakarta.
Kontributor: Zukhronnee Muhammad
