Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, Yogyakarta dihantui potensi krisis sampah. Sekitar 1.000 ton sampah masih tertahan di Kota Yogyakarta dan tidak bisa diolah maupun dikirim ke TPST Piyungan.
Situasi ini diperparah dengan prediksi lonjakan pemudik dan wisatawan yang mencapai lebih dari 13 juta orang. Volume sampah di Kota Jogja yang pada hari biasa mencapai 200 ton per hari, dikhawatirkan akan melonjak drastis.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa Pemda DIY tidak ingin lagi terjebak dalam retorika semata dalam menangani masalah sampah.
“Kami ingin tindakan konkret dari Pemkot Yogyakarta,” ujarnya pada Senin (1/4/2024).
Beny menyoroti lambatnya progress desentralisasi pengelolaan sampah di Kota Jogja. Program ini seharusnya sudah berjalan sejak April 2024, namun hingga saat ini Pemkot belum menunjukkan langkah signifikan.
Di sisi lain, Kabupaten Bantul dan Sleman telah menunjukkan kemajuan dengan menerapkan program Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sampah secara mandiri.
“Kota Jogja harus segera mengejar ketertinggalannya. Tumpukan sampah di 8 depo harus segera diurai agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu keindahan Yogyakarta,” ujarnya.
Pj Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo, menyatakan bahwa pengurangan tumpukan sampah di depo tengah diupayakan jelang libur lebaran ini.
“Kalau memungkinkan, pengosongan depo yang ada di Kota Yogya. Sudah bergulir tiga hari kemarin, sejak 30 Maret,” tandasnya, Selasa (2/4/2024).
Menurutnya, kalaupun tidak bisa diangkut penuh, setidaknya beban sampah yang ada di depo sanggup dikurangi dalam beberapa hari ke depan.
Singgih menambahkan bahwa upaya pengurangan sampah dilakukan di jalan dan depo, sembari melakukan percepatan pembangunan dan revitalisasi TPS (Tempat Pengelolaan Sampah).
“Kita lakukan eksekusi di jalan dan depo, sembari melakukan percepatan pembangunan dan revitalisasi TPS (Tempat Pengelolaan Sampah),” tandasnya.
Kontributor: Zukhronee Muhammad
