Bagi ratusan pedagang, Pasar Giwangan kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan ujian ketahanan fisik dan mental. Di pasar induk buah terbesar ini, kewajiban membayar retribusi kebersihan yang rutin ia tunaikan ternyata tak mampu menyelamatkannya dari kepungan sampah yang telah menggunung selama lebih dari sebulan.
Ironi ini dirasakan ini begitu menyakitkan. Di satu sisi, uang retribusi terus ditarik, namun di sisi lain, pemerintah seolah lepas tangan dengan dalih instruksi “pengelolaan mandiri”.
Padahal, sampah yang dihadapi bukanlah skala rumah tangga, melainkan ribuan ton limbah buah busuk yang terus menumpuk setiap hari.
“Katanya suruh mandiri. Tapi kalau mandiri terus itu kayaknya ya bagaimana? Kan kita ada retribusi kebersihan,” keluh Nini salah satu pedagang, Senin (26/1/2026).
Nini menggambarkan kegagalan instruksi tersebut dengan getir. Upaya pedagang mengolah sampah sendiri berakhir sia-sia.
Mesin pengolah sampah yang sempat dicoba langsung mati total (off) karena tak kuasa menelan volume limbah yang begitu masif.
“Sehari saja bisa berton-ton, alatnya tidak mampu,” ujarnya.
Dampaknya sungguh manusiawi. Lingkungan kerja Nini kini berubah menjadi sumber penyakit. Tumpukan sampah setinggi 1,5 meter itu telah mengundang koloni tikus dan lalat hijau.
Bau busuk yang menyengat bahkan merenggut hak dasar Nini untuk merasa nyaman; ia terpaksa pulang ke rumah di sela-sela berjualan hanya untuk sekadar makan atau buang air, karena perutnya tak sanggup menahan mual di lapaknya sendiri.
Kini, harapan Nini sederhana, bukan teori pengelolaan rumit, melainkan kehadiran negara secara fisik. “Dulu pemerintah inisiatif membantu. Kami hanya minta sampah segera diangkut, minimal bantuan satu truk,” pungkasnya.
Merespons jeritan pedagang, Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Gunawan Nugroho Utomo, dalam pernyataan terpisah tak menampik realita pahit ini. Ia mengakui bahwa penutupan TPA Piyungan membuat situasi pelik.
Dia membenarkan bahwa volume sampah pasar “jauh lebih cepat dan besar” dibandingkan kapasitas pengolahan yang dimiliki pemerintah saat ini, membuat skema mandiri yang didengungkan terasa mustahil bagi pedagang. (*)
