Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY diklaim bukan semata-mata inisiatif Forum Kebangsaan DIY. Pembina Forum, Muhammad Chirzin, menyebut sejumlah unsur pimpinan dan anggota dewan turut terlibat dalam tindakan tersebut.
Ia bahkan menyebut anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Satia Rahayu, sebagai orang pertama yang mengulurkan tangan untuk menurunkan foto Gibran dalam audiensi pada Rabu (4/11/2026).
“Coba perhatikan video. Jadi yang pertama kali mengulurkan tangan itu ya ibu yang berbaju krem itu, Bu Yuni (Yuni Satia Rahayu-red) yang dari PDI P itu,” kata Chirzin, Kamis (5/11/2026).
Chirzin menegaskan, pihaknya tidak keberatan jika pemberitaan lebih banyak menyoroti aktivis sebagai pelaku penurunan foto. Forum juga tidak mengajukan ralat karena menganggap tindakan itu dilakukan bersama-sama.
“Kami tidak meralatnya, karena memang kita melakukannya bersama-sama,” ujarnya.
Audiensi tersebut awalnya bertujuan menyerahkan aspirasi kepada DPRD DIY. Forum meminta lembaga legislatif daerah mengambil sikap terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan itu, forum juga menyuarakan tuntutan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Namun, pandangan bahwa putusan MA berlaku surut dan menggugurkan syarat pencalonan Gibran merupakan penafsiran yang disampaikan pihak forum.
Sementara itu, Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, membenarkan Kemendagri sempat menghubungi pihaknya untuk meminta klarifikasi atas peristiwa tersebut.
Yudi mengaku tidak berada di lokasi saat kejadian karena sedang mengatur rapat paripurna bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Audiensi diterima Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik bersama perwakilan sejumlah fraksi.
“Dari Kemendagri sempat konfirmasi. Ya, kami jelaskan apa adanya. Selebihnya pimpinan yang menjelaskan karena konteksnya yang menerima adalah pimpinan,” kata Yudi.
Yudi menyebut DPRD DIY semula menjadwalkan audiensi pada 29 Oktober 2026, tetapi pertemuan ditunda karena agenda pimpinan. Setelah kejadian, Sekretariat DPRD DIY mengevaluasi prosedur penerimaan tamu audiensi. (*)
