Kebijakan anggaran pemerintah menjadi sorotan dalam aksi “Agustus Gelap” yang digelar koalisi masyarakat sipil di Yogyakarta.
Massa mempertanyakan prioritas pemerintah yang dinilai lebih banyak menggelontorkan anggaran untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, di tengah klaim pemangkasan subsidi pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran yang seharusnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat justru diprioritaskan untuk program yang belum jelas manfaatnya,” ujar Humas Jogja Memanggil, Bung Kus di sela aksi pada Jumat (28/8/2026) di Bunderan UGM.
Menurut Bung Kus, terdapat disparitas dalam kebijakan anggaran. Ia menyebut anggaran untuk militer, kepolisian, MBG, dan Kopdes membengkak, sementara sektor pendidikan dan kesehatan justru mengalami pemangkasan.
Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa, pekerja migran hingga aktivis buruh itu juga menyoroti penegakan hukum, stagnasi penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM), kriminalisasi, serta konflik agraria.
Dari isu pekerja migran, perwakilan Beranda Migran, Kim, menilai pekerja migran semakin rentan karena pola migrasi mandiri.
“Migrasi tidak boleh dilihat sebagai tindakan sukarela menjadi kriminal, tapi karena keterpaksaan akibat kemiskinan struktural dan manipulasi mafia,” tegasnya.
Kim mendesak DPR RI segera menyelesaikan revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang disebut telah stagnan lebih dari setahun.
Pemerintah juga didesak memburu aktor utama jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk yang mempekerjakan WNI secara paksa dalam industri online scam dan judi daring di Kamboja serta Myanmar.
Sementara itu, Pengurus Departemen Pendidikan dan Propaganda KASBI, Giyanto, mendesak pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor serta pembersihan lembaga penegak hukum.
Ia juga meminta kasus pelanggaran HAM dan kematian pejuang demokrasi, termasuk Affan Kurniawan dan Sandi Afrizal, diusut tuntas.
Orator buruh, Sugiarto, turut mengecam aksi tandingan dan kompromi elite buruh dengan pengusaha dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan.
Aksi “Agustus Gelap” juga menjadi pengingat atas bentrokan dan korban jiwa dalam demonstrasi Agustus tahun lalu. Massa menilai berbagai persoalan sosial-politik hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan. (*)
