Pemkot Jogja membuka akses pengaduan langsung bagi warga yang menemukan dugaan pungutan liar (pungli), pemerasan, maupun praktik premanisme.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan, Pemkot tidak ingin praktik tersebut berkembang dan mengganggu ketertiban kota.
“Pada prinsipnya kami harus menjaga Kota Jogja ini supaya tertib, aman. Jangan ada pungutan liar, jangan ada premanisme,” tegas Hasto kepada wartawan pada Senin (21/9/2026).
Warga dapat menyampaikan laporan melalui program open house yang digelar rutin setiap Rabu di Kantor Wali Kota. Pengaduan juga bisa disampaikan melalui kanal digital Jogja Smart Service (JSS).
“Kita membuat curhat setiap saat bisa lewat JSS, lewat mana saja. Kalau seandainya ada yang kurang kanal untuk menyampaikan, ya temuilah saya. Setiap hari Rabu kan saya bisa ditemui,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, pengawasan di lapangan dilakukan secara rutin dengan melibatkan Satgas Pengawasan Perizinan, ASN, dan Satpol PP. Pengawasan menyasar sektor yang dinilai rawan pelanggaran, termasuk perizinan, perpajakan, dan perparkiran.
Dalam penataan parkir, Pemkot telah melakukan pembinaan terhadap 735 juru parkir yang terdaftar sesuai perda. Digitalisasi transaksi parkir juga terus didorong untuk memperkuat pengawasan.
Hasto memastikan setiap pelanggaran yang terbukti merugikan masyarakat akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Setiap ada pelanggaran, pasti kita merujuk pada sanksi hukum yang sesuai. Ada tindak pidana yang ada kriterianya, mulai dari pelanggaran parkir hingga pungutan liar. Semua ada sanksinya dan itu yang harus ditegakkan,” pungkasnya. (*)
