Pedagang dan juru parkir (jukir) eks Tempat Parkir Khusus (TKP) ABA yang kini berjualan di kawasan Menara Kopi meminta Pemerintah Kota Jogja menindak tegas praktik parkir liar di Jalan Margo Utomo.
Mereka menilai keberadaan parkir liar itu menjadi penyebab utama sepinya kawasan Menara Kopi dari wisatawan sejak relokasi dilakukan lima bulan lalu.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam pertemuan di Balai Kota, Rabu (15/10/2025).
Wali Kota berjanji akan menata ulang arus lalu lintas dan menyediakan halte portabel Trans Jogja agar wisatawan bisa langsung naik turun di sekitar Menara Kopi.
“Pak Wali menanggapi dengan baik, ada beberapa poin yang beliau sampaikan,” ujar Wakil Ketua Paguyuban Keluarga Besar ABA, Agil Suhariyanto.
Namun Agil menilai solusi tersebut belum menyentuh akar masalah. Ia menegaskan, selama parkir liar di Margo Utomo masih dibiarkan, upaya penataan tidak akan berdampak.
“Padahal dulu sudah disepakati, dari Tugu ke selatan tidak boleh dilalui bus. Tapi sekarang justru ada kantong parkir yang dibiarkan,” ujarnya.
Agil menyebut, dari sekitar 230 pedagang yang direlokasi, sebagian besar tak memiliki pemasukan selama lima bulan terakhir.
“Ada yang sampai sakit karena stres, ada yang jadi tukang pijat, ada juga yang berhenti jualan total. Nol pemasukan lima bulan,” ungkapnya.
Para pedagang kini menunggu tindak lanjut kunjungan Wali Kota ke Menara Kopi pada Minggu (19/10/2025). Mereka berharap ada keputusan tegas soal penertiban parkir liar. Jika tidak, mereka mengancam akan kembali membuka lapak di sekitar eks TKP ABA.
“Kalau tidak ada kejelasan signifikan, dengan segala hormat kami akan buka lapak di sekitar Pos Gumaton. Ini soal perut,” tegas Agil.
Salah satu jukir, Saiful Anwar, mengaku tak punya penghasilan sejak direlokasi. “Wisatawan yang parkir bisa dibilang nol,” tuturnya. Ia bahkan mengaku terpaksa ikut menjadi jukir liar demi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak.
Sementara pedagang pakaian, Suhadi, hanya memperoleh Rp130 ribu selama lima bulan terakhir.
“Kita bikin lapak sendiri, pemerintah janji bantu tapi belum ada realisasinya,” ujarnya. (*)
