Pemda DIY akan meratakan bangunan pertokoan sisi Utara ruas Jalan Perwakilan, Malioboro, Yogyakarta. Perataan bangunan ilegal ini akan dilaksanakan pekan depan.
Pemda DIY maupun Pemkot Jogja sudah tidak lagi menggubris penolakan para pedagang, pasalnya mereka disebut telah diberikan waktu yang cukup untuk mengosongkan kawasan tersebut.
Pihak Pemkot Jogja pun mengklaim telah memberikan beberapa alternatif pengganti yaitu lantai atas pasar Beringharjo dan Pasar Klitikan Wirobrajan, namun ditolak.
“Target [buldozer bangunan jalan perwakilan] ya satu atau dua minggu ke depan sudah bisa kita laksanakan,” ujar Kadarmanta Baskara Aji, Sekda DIY, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (10/1/2023).
Aji melanjutkan, pembongkaran segera dilakukan karena tanah tersebut milik Keraton Yogyakarta yang digunakan secara ilegal oleh pedagang selama bertahun-tahun. Kawasan tersebut nantinya akan dijadikan taman yang melengkapi Jogja Planning Gallery (JPG) yang akan dibangun di Teras Malioboro 2 dan DPRD DIY.
Terkait pedagang yang merasa tertipu karena sudah membayar sewa lahan, Pemda mempersilahkan mereka untuk menuntut secara hukum kepada pihak-pihak yang menyewakan lahan. Sebab selama ini Keraton sebagai pemilik lahan tidak pernah menerima uang sewa dari pedagang.
“Kalau tertipu ya perkarakke wae (diperkarakan saja-red), iya. Coba teman-teman pedagang itu diperakarakke wae kalau mereka sudah bayar sewa dan ternyata yang menyewakan bukan yang berhak berarti kan penipuan itu,” tandasnya.
Secara terpisah Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sumadi mengungkapkan pembongkaran kios Jalan Perwakilan merupakan wewenang Pemda DIY. Perataan bangunan tersebut merupakan bagian dari program Sumbu Filosofi yang tengah dikebut Pemda DIY.
“Kami nantinya akan memback up untuk pembongkaran itu, kan wewenang propinsi untuk jogja planning gallery,” jelasnya.
Kontributor: Zukhronnee Muhammad
