Sebuah keranda hitam bertuliskan ‘Kesejahteraan PKL Malioboro’ menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro 2 (TM2) di depan kantor Gubernur DIY, Jumat (2/8/2024) sore.
Simbol menyedihkan ini mewakili keprihatinan mendalam para pedagang terhadap nasib mereka dalam rencana relokasi yang tengah dijalankan Pemda DIY.
Sekitar pukul 15.00 WIB, massa yang didominasi kaum ibu-ibu memadati pintu selatan kompleks Kepatihan. Mereka membawa beragam spanduk dan poster, namun keranda hitam tersebut menjadi pusat perhatian, menggambarkan “kematian” kesejahteraan PKL Malioboro.
“Ini adalah masalah perut. Selama 2 tahun kami direlokasi di Teras Malioboro 2, kami tidak diperhatikan sama sekali,” ungkap Arif Usman, Ketua Koperasi di Teras Malioboro 2 di sela aksi.
Ia menambahkan bahwa banyak anggota terpaksa menjual aset pribadi hanya untuk bertahan hidup. Tuntutan utama para pedagang adalah keterlibatan dalam proses relokasi jilid 2.
“Kami yang akan hidup dan menata usaha di sana. Kalau tiba-tiba kami dilepas dan diberi opsi 60×60 cm, itu tidak manusiawi,” tegasnya.
Frustrasi dengan kurangnya respons dari pemerintah, pedagang telah melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY. “Pemda DIY menyatakan ada pelibatan pedagang, tapi pedagang yang mana? Mereka tidak bisa menjawab,” lanjutnya.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian protes sebelumnya. Para pedagang menuntut transparansi dalam perencanaan relokasi, termasuk lokasi dan ukuran tempat berdagang baru, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak relokasi pada pendapatan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemda DIY belum memberikan tanggapan resmi. Ketidakpastian ini berpotensi memicu aksi-aksi lanjutan.
Kontributor: Zukhronnee Muhammad
