Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut DI Yogyakarta sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa. Kepada wartawan pada Rabu (25/1/2023) Sultan menjelaskan, tingkat kemiskinan di DIY tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik saja karena masyarakat di wilayah ini memiliki ciri khas tersendiri.
Misalnya, tidak sedikit warga yang memiliki aset seperti hewan ternak dan hasil pertanian, tapi aset-aset tersebut tidak menjadi indikator penghitungan kemiskinan.
Pemda DIY pun sudah berupaya menangani kemiskinan dengan memberikan bantuan uang tunai. Walau demikian, setelah mendapatkan bantuan pun belanja untuk konsumsi masyarakat Jogja tidak mengalami peningkatan sehingga tingkat konsumsi warga tetap berada di bawah garis kemiskinan.
“Misalnya gini Rp 480 ribu (biaya konsumsi warga miskin per bulan), saya kasih Rp 100 ribu dengan harapan, kan, mengeluarkan 1 bulan Rp 480 ribu dengan saya kasih Rp 100 ribu itu dikonsumsi berarti pengeluarannya jadi Rp 580 ribu,” ucap Sultan.
“Kalau Rp 100 ribu tidak dikonsumsi, untuk barang lain atau disimpan, tidak dikonsumsi, ya, pengeluarannya tetap kurang dari tambahan Rp 100 ribu (masih Rp 480 ribu dan masuk kategori miskin),” sambung Sultan.
Selain itu, biaya konsumsi masyarakat Yogya juga lebih kecil dibanding daerah lain karena harga makanan yang relatif murah. Hal itu dianggap menjadi masalah secara statistik karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.
“Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali, kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi di Yogya terjadi anomali seperti itu. Tapi, kan BPS tidak bisa ngubah (cara menghitung aset) hanya untuk DIY,” tutup Sultan.
Kontributor: Zukhronnee Muhammad
