Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan perguruan tinggi di Yogyakarta harus mengawal aspirasi mahasiswa dengan damai. Ia menekankan bahwa aksi mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi, namun tidak boleh bergeser ke arah anarkis.
“Menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang. Tapi demokratisasi harus dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan,” kata Sri Sultan usai konsolidasi dengan pimpinan 10 perguruan tinggi di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (31/8/2025).
Dalam pertemuan itu, pimpinan kampus sepakat bahwa Yogyakarta selama ini tidak pernah memiliki tradisi anarkis dalam aksi mahasiswa.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Fathul Wahid, menegaskan penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional yang harus dijaga marwahnya.
“Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Jogja harus tetap damai,” ujarnya.
Senada, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM, Dr. Arie Sujito, menekankan pentingnya pendampingan dari kampus. Menurutnya, sejarah panjang pergerakan mahasiswa di Jogja menunjukkan karakter kritis dan intelektual, bukan destruktif.
“Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita diminta menjaga agar tidak berkembang menjadi anarkis. Kampus di Jogja tidak pernah punya tradisi anarkis. Yang ada justru tradisi berpikir kritis dan menjaga masyarakat,” jelas Arie.
Ia menambahkan, potensi anarkisme saat ini lebih besar dan sistematis karena ada pihak luar yang bisa menunggangi. UGM pun membuka crisis center untuk memastikan mahasiswa tetap dalam koridor damai.
Ribuan massa aksi Aliansi Jogja Memanggil dijadwalkan turun ke jalan pada Senin (1/9/2025), melakukan long march dari kawasan Malioboro menuju DPRD DIY hingga Titik Nol Kilometer.
Kapolda DIY, Irjen Pol Anggoro Sukartono, menegaskan aparat siap mengawal jalannya unjuk rasa. “Silakan unjuk rasa sesuai ketentuan. Namun jika ada tindakan anarkis, kami akan tindak tegas,” katanya. (*)
