Pemda DIY mulai menerapkan uji coba pembatasan kendaraan bermotor di lingkungan Kompleks Kepatihan setiap hari Jumat.
Kebijakan ini memiliki pendekatan unik, yakni mendesain situasi untuk “memaksa” Aparatur Sipil Negara (ASN) berolahraga.
Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada, mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan menekan polusi, tetapi juga mengubah perilaku pegawai agar lebih aktif secara fisik.
“Kami ambil hari Jumat, hari itu diharapkan pegawai bisa memaksakan diri untuk olahraga. Selama ini kalau tidak ada paksaan, banyak yang malas untuk bergerak,” ujar Teguh di Kompleks Kepatihan, Jumat (23/1/2026).
Skenario “paksaan” ini diterapkan dengan mensterilkan area kantor dari kendaraan pribadi. Pegawai yang membawa kendaraan harus parkir di lokasi yang cukup jauh, seperti di Ketandan, sehingga mereka wajib berjalan kaki menuju ruang kerja.
“Jadi dari tempat parkir ke kantor harus jalan. Jadi sudah ada gerak,” jelas Teguh.
Teguh Suhada menambahkan, pihaknya akan terus mengevaluasi kapasitas kantong parkir dan efektivitas kebijakan ini.
“Tadi pagi kondisi parkir masih agak lenggang. Nanti kita evaluasi apakah overload atau tidak,” kata dia
Kebijakan ini disambut positif oleh kalangan internal. Kepala Sub Bagian TU Pimpinan Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Dwi Nugroho Saputro, mengaku aturan ini justru mendukung gaya hidup sehatnya.
Tak tanggung-tanggung, Dwi memilih berlari dari rumahnya menuju kantor.
“Saya mendukung adanya Car Free Day ini. Kebetulan tadi saya dari rumah tidak menggunakan kendaraan. Saya sudah biasa lari dari rumah ke kantor sejauh 10 kilometer,” ungkapnya.
Dwi memulai lari pukul 05.30 WIB dan tiba di Kepatihan sekitar pukul 07.00 WIB dengan waktu tempuh 1 jam 3 menit. Baginya, kebijakan uji coba ini tidak menjadi kendala. Ia juga mempraktikkan imbauan pimpinan untuk memanfaatkan transportasi umum.
“Nanti pulangnya saya naik Trans Jogja. Kebetulan dekat rumah ada halte, jadi mudah bagi saya,” tandasnya. (*)
