Jarum jam baru saja melewati pukul 01.00 dini hari, Sabtu (31/1/2026). Di saat sebagian besar warga Yogyakarta terlelap, suasana di Kompleks SMA Ali Maksum, Krapyak, justru baru saja menghela napas lega. Sebuah pekerjaan besar—yang oleh pihak sekolah diibaratkan kisah legenda “Bandung Bondowoso”—akhirnya tuntas tepat waktu.
Pagi harinya, hasil kerja keras itu langsung disaksikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat. Bukan sekadar gedung baru yang berdiri, melainkan sebuah pembuktian bahwa perubahan kebijakan negara bisa berdampak “ajaib” di lapangan.
Kepala SMA Ali Maksum, KH Khoirul Fuad, menceritakan momen mendebarkan tersebut. Dengan lahan terbatas di kawasan Krapyak yang padat dan harga tanah yang tinggi, sekolah harus memutar otak.
Bantuan pemerintah senilai Rp1,18 miliar yang sejatinya dialokasikan untuk empat ruang kelas baru, dieksekusi dengan strategi tak biasa: pembangunan vertikal di lantai dua.
“Program revitalisasi ini seperti kisah Bandung Bondowoso. Direncanakan singkat, dilaksanakan tiga bulan, dan baru selesai tadi malam pukul 01.00,” ujar KH Khoirul Fuad saat Peresmian Hasil Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang SMA se-DIY Tahun Anggaran 2025.
Namun, kejutan sesungguhnya bukan pada kecepatannya, melainkan pada efisiensinya. “Ini sempat membuat kami galau saat evaluasi, karena bantuannya empat kelas, tapi kami mampu membangun lima kelas. Semua kami lakukan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Swakelola Lebih “Sakti”?
Fenomena “dikasih 4 jadi 5” di Krapyak ini menjadi validasi kuat bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang baru saja mengubah haluan kebijakan revitalisasi sekolah: dari kontraktual menjadi swakelola.
Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menjelaskan, perubahan ini lahir dari evaluasi mendalam. Skema lama (kontraktual) dinilai kaku dan kurang menyentuh kebutuhan riil sekolah.
“Awalnya program revitalisasi dilaksanakan dengan skema kontraktual. Namun setelah kami evaluasi, skema ini memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas, efektivitas, dan rasa kepemilikan (sense of belonging) dari pihak sekolah,” papar Atip.
Hasil perubahan strategi ini langsung terlihat dalam data nasional. Dengan anggaran yang relatif sama, cakupan sekolah yang diperbaiki melonjak drastis.
“Dari target awal sekitar 13.400 satuan pendidikan (dengan skema kontraktual), jumlah sekolah yang berhasil direvitalisasi melonjak menjadi sekitar 16.150 satuan pendidikan lewat swakelola,” ungkap Atip.
Menurutnya, ketika sekolah diberi kepercayaan mengelola sendiri (swakelola), tumbuh rasa tanggung jawab yang besar. Efisiensi terjadi secara alamiah karena sekolah ingin hasil terbaik untuk murid-muridnya, bukan sekadar mengejar keuntungan proyek.
Darurat Sekolah Rusak
Percepatan revitalisasi ini bukan tanpa alasan. Atip membeberkan fakta memprihatinkan mengenai kondisi fisik pendidikan nasional, khususnya Sekolah Dasar (SD). Dari 169 ribu SD di Indonesia, hampir separuhnya dalam kondisi “sekarat”.
“Banyak sekolah yang sudah 20 sampai 25 tahun tidak tersentuh perbaikan. Bahkan di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ribuan sekolah rusak berat,” jelasnya.
Merespons kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan besar-besaran. Atip menyebut, yang tadinya pemerintah menargetkan 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp14 triliun, kini targetnya dinaikkan berkali-kali lipat.
“Total sekolah yang akan direvitalisasi tahun ini mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan. Ini lompatan besar dan menjadi prioritas nasional,” tegasnya.
Di level daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan rapor hijau. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2025, terdapat 28 sekolah di DIY yang menerima bantuan dengan total nilai nyaris Rp20 miliar.
“Seluruh program revitalisasi di DIY telah selesai 100 persen, baik secara fisik maupun laporan keuangan,” tutupnya. (*)
