Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi di kawasan Titik Nol Jogja, Rabu (28/10/2026) sore. Bertepatan dengan peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda, massa mengangkat tema “Pemuda dan Rakyat Bersatu Melawan Rezim Anti Rakyat dan Anti Demokrasi”.
Massa menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, hingga ancaman kebebasan sipil di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aliansi menilai kebijakan negara lebih berpihak pada pemilik modal daripada pemenuhan hak dasar masyarakat. Mereka juga menuntut penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian praktik upah murah, penyelesaian konflik agraria, serta penghentian kriminalisasi terhadap rakyat.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, menilai keresahan mahasiswa terhadap kualitas pemerintahan dan lembaga negara merupakan hal yang wajar.
“Kita disuguhi pemerintahan yang cenderung tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian melemparkan masalah itu kepada para pengkritik,” kata Uceng.
Ia juga menilai ikrar Sumpah Pemuda perlu dimaknai ulang untuk menjawab tantangan zaman, termasuk dominasi kepentingan politik dan oligarki.
Menurutnya, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil penting untuk menjaga kontrol terhadap kekuasaan ketika oposisi di tingkat elite politik dinilai tidak memadai.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan 12 tuntutan. Selain menolak MBG dan mendesak pendidikan gratis, massa menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, pengusutan korupsi Mandala Krida, penolakan perluasan peran militer di ranah sipil, serta perlindungan hak pengemudi ojek online.
Aliansi juga menuntut penghentian perampasan tanah, eksploitasi alam, pembungkaman kritik, dan kriminalisasi masyarakat.
Aksi ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mendesak pemenuhan hak-hak rakyat. (*)
