Pembahasan Alot, UMP DIY 2027 Akhirnya Naik 12,72 Persen

0
3
Tugu Jogja. (Zukhronnee muhammad)

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 berlangsung alot. Setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan dan konsolidasi dengan berbagai pihak, Pemda DIY akhirnya menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000.

Angka tersebut naik Rp307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengakui pembahasan kenaikan upah tidak mudah. Pemerintah harus mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan pengusaha.

“Kalau kita ambil ini kan adalah kompromi. Kita harus mengadopsi semua suara masyarakat, suara pekerja dengan suara pengusaha,” kata Ni Made, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, kenaikan upah perlu diimbangi dengan kemampuan dunia usaha. Pemda khawatir kenaikan yang tidak diikuti kemampuan perusahaan justru mengganggu iklim usaha dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor:

1. Akomodasi dan makan minum: Rp2.745.000.
2. Konstruksi: Rp2.740.000.
3. Telekomunikasi dan teknologi informasi: Rp2.735.000.

Besaran tersebut masing-masing lebih tinggi 0,734 persen, 0,55 persen, dan 0,367 persen dibandingkan UMP 2027. Penerapannya berlaku untuk subsektor tertentu sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ni Made menyebut kenaikan UMP DIY termasuk yang tertinggi. DIY menjadi satu dari empat provinsi yang mencatat kenaikan di atas 10 persen.

Sementara itu, Pemda DIY juga akan berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha untuk membahas dukungan dan kemudahan berusaha agar perusahaan tetap mampu memenuhi ketentuan pengupahan.

UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.

Penetapan UMK kabupaten/kota di DIY diperkirakan menyusul sekitar 25 November 2026. (*)