
Keterbukaan pemerintah tidak cukup diwujudkan dengan menyediakan dan memublikasikan informasi kepada masyarakat. Akses informasi harus mampu mendorong partisipasi publik, memperkuat pengawasan kebijakan, serta memastikan proses pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam forum Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 yang digelar di Gedung Seminar Timur, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (20/11/2026).
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional ini sekaligus menjadi ruang refleksi perjalanan 15 tahun Open Government Indonesia. Pembahasan diarahkan pada capaian, tantangan, serta langkah yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan terbuka dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Political Counsellor British Embassy Jakarta, Sam Perkins, menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat agenda keterbukaan pemerintah. Pemerintah dinilai tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembangunan.
Perspektif pemerintah mengenai agenda keterbukaan disampaikan melalui keynote speech Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Sementara itu, Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas, Maharani Putri S. W., mengangkat refleksi kritis perjalanan 15 tahun Open Government Indonesia. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana komitmen keterbukaan telah diterjemahkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan.
Tantangan keterbukaan, menurut pembahasan dalam forum tersebut, tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi dan aspirasi masyarakat dapat terhubung dengan proses perumusan kebijakan.
Diskusi juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan penerapan keterbukaan informasi melalui perspektif EDO serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat keterbukaan dalam proses kebijakan pembangunan.
Dr. Abdul Gaffar Karim, selaku moderator sekaligus Koordinator Program EDO-COP, membuka ruang diskusi lintas perspektif. Pembahasan melibatkan sudut pandang institusi negara, akademisi, dan masyarakat sipil agar persoalan keterbukaan pemerintah dapat dilihat secara lebih menyeluruh.
Dalam diskusi tersebut, Abdul Gaffar menyoroti pentingnya model kolaborasi yang tidak harus dibentuk melalui kelembagaan formal. Inisiatif-inisiatif yang sudah berjalan dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.
“Model kelembagaan yang akan mewadahi kolaborasi pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik tidak harus berbentuk formal, namun cukup memanfaatkan inisiatif-inisiatif yang sudah ada. Bappenas perlu menjadi penghubung hasil kolaborasi ke dalam agenda keterbukaan pemerintah dan perencanaan pembangunan, DPR RI untuk penguatan penyerapan aspirasi dan tindak lanjut aspirasi publik, akademisi dan masyarakat sipil menjadi pembuat kajian dan menjaring aspirasi masyarakat serta pengalaman masyarakat,” katanya.
Pembagian peran tersebut menempatkan Bappenas sebagai penghubung hasil kolaborasi dengan agenda keterbukaan dan perencanaan pembangunan. DPR RI berperan memperkuat penyerapan serta tindak lanjut aspirasi publik, sedangkan akademisi dan masyarakat sipil dapat berkontribusi melalui kajian, penjaringan aspirasi, dan penyampaian pengalaman masyarakat.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut menjadi penting karena kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Kesempatan masyarakat untuk memahami, menyampaikan aspirasi, dan memengaruhi kebijakan juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.
Melalui OGI Goes to Campus 2026, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti sebagai prinsip normatif atau pemenuhan kewajiban administratif. Keterbukaan perlu diterapkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan terbuka tidak semata-mata diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi kebijakan, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan publik. (*)













