Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menepis wacana pencalonan dirinya sebagai wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, urusan pengisian jabatan wapres merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan dirinya.
“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya,” kata Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).
Sri Sultan juga membantah kabar pertemuan maupun komunikasi politik dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri yang disebut berada di Yogyakarta. Ia memastikan tidak memiliki agenda bertemu kedua pejabat tersebut.
“Enggak (bertemu). Ya kan, mendaratnya kan baru jam 1 pagi,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pencalonan tersebut bisa dianggap sebagai panggilan tugas negara, Sri Sultan memilih tidak berspekulasi.
“Enggaklah, saya tidak punya wewenang. Tidak komentar, tidak usah,” tegasnya.
Ia meminta awak media tidak lagi mengaitkan namanya dengan dinamika politik nasional terkait pengisian jabatan wakil presiden.
“Janganlah, sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu. Bukan wewenang saya,” tuturnya.
Nama Sri Sultan mencuat dalam perbincangan publik setelah Gibran dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Sejumlah pengamat politik menilai Sri Sultan berpotensi menjadi figur kompromi di tengah dinamika koalisi.
Selain Sri Sultan, nama Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, dan Puan Maharani juga disebut dalam bursa calon pengganti.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, jika jabatan wakil presiden kosong, presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. (*)
