Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM DIY) melayangkan 10 tuntutan kepada penyelenggara negara. Mereka menyoroti persoalan sentralisasi, reformasi Polri dan partai politik, perluasan peran militer di ruang sipil, hingga transparansi pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Sepuluh tuntutan ini bukan daftar kemarahan yang lahir tanpa dasar, melainkan akumulasi kegelisahan atas tata kelola negara yang harus terus dikoreksi,” ujar Koordinator Aksi Forum BEM DIY, Faturahman Jaguna, di sela-sela aksi pada Kamis (27/8/2026) di depan DPRD DIY.
Faturahman mengatakan aksi tersebut menjadi cara mahasiswa menagih janji negara agar penyelenggaraan pemerintahan kembali berjalan sesuai koridor konstitusi.
Forum BEM DIY menilai kekuasaan negara harus tetap dikendalikan mandat rakyat. Mereka mengaitkan sejumlah persoalan, seperti ketimpangan fiskal, konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan, dengan kebijakan sentralistik yang dinilai mengabaikan kepentingan daerah.
Sepuluh tuntutan tersebut meliputi:
1. Penguatan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
2. Transparansi dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
3. Penghentian sentralisasi pengelolaan SDA.
4. Reformasi total Polri.
5. Penghentian militerisme di ruang sipil.
6. Pengesahan RUU Masyarakat Adat dan perimbangan hak kepulauan.
7. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
8. Reformasi total partai politik dan birokrasi.
9. Penguatan pengawasan penyelenggara negara.
10. Evaluasi kebijakan kehutanan.
Forum BEM DIY menegaskan aksi tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan mekanisme pertahanan demokrasi.
“Gerakan mahasiswa akan terus dilakukan selama ketidakadilan dan pembatasan kebebasan masih berlangsung,” tutupnya. (*)
