Sebanyak 858 personel berpakaian sipil dikerahkan Polda DIY saat kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026). Di saat bersamaan, 11 anggota polisi kini diperiksa terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam pengamanan aksi tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan, ratusan personel itu tergabung dalam Satgas Pagar Patroli Siaga Reserse. Mereka menjalankan pengamanan tertutup atas perintah Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo setelah situasi memanas.
“Betul, itu anggota Polda DIY yang tergabung dalam Satgas Pagar Patroli Siaga Reserse. Pengamanannya secara tertutup, memang reserse bukan pakaian dinas sehingga berpakaian preman,” ujar Novita di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).
Terkait mobilisasi anggota menggunakan truk yang ramai disorot warganet, Novita menyebut penggunaan kendaraan dinas bersifat situasional. Kendaraan tersebut digunakan untuk mempercepat penyebaran anggota ke sejumlah titik setelah massa menyebar akibat upaya pembubaran.
Insiden ditandai dengan letusan petasan ke udara dan pembakaran tenda kecil. Polisi kemudian mengerahkan personel Brimob, Sabhara, serta Satgas Pagar untuk membubarkan massa. Pergerakan aparat menyusuri Jalan Mangkubumi hingga Bundaran UGM.
Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya skenario untuk memicu kericuhan. Identitas massa yang bergerak hingga Bundaran UGM juga belum dipastikan, apakah berasal dari peserta demonstrasi sebelumnya atau kelompok lain.
“Kami juga belum bisa memastikan apakah massa yang sampai di Bundaran UGM adalah massa yang sama dengan peserta unjuk rasa siang atau sore hari,” kata Novita.
Sementara itu, Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi mengatakan, 11 personel telah dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, video yang beredar di media sosial, rekaman CCTV, serta rekomendasi Kompolnas.
Jumlah personel yang diperiksa masih berpotensi bertambah. Propam akan menggelar perkara untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar. (*)
