Setahun setelah pertama kali menggelar aksi membawa panci dan sothil, Suara Ibu Indonesia kembali turun ke jalan. Mereka menyoroti jumlah korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah mencapai 43.838 orang sejak 2025 hingga Agustus 2026.
Aksi bertajuk “Jalan Sore Pukul Panci” digelar dari Tugu Golong Gilig menuju Bundaran UGM, Jogja, Selasa (8/9/2026) sore. Massa mengenakan pakaian sporty, membawa poster, serta memukul panci dan sothil sebagai simbol suara dari dapur rakyat.
Perwakilan Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, Kalis Mardiasih, mengatakan aksi tahun ini menjadi pengingat bahwa persoalan keselamatan pangan dalam program MBG belum selesai.
“Setahun lalu kami berdiri di Yogyakarta untuk merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) di Bandung Barat saat korban mencapai sekitar 3.000 pelajar. Sore hari ini, setelah satu tahun, angka korban melesat hingga puluhan ribu jiwa, termasuk kelompok ibu dan anak-anak,” kata Kalis saat ditemui di sela aksi.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), 43.838 orang disebut menjadi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Sebanyak 28.103 korban tercatat sepanjang 2025 dan 15.735 korban pada Januari-Agustus 2026.
Korban disebut berasal dari berbagai kelompok, mulai pelajar, guru, ibu hingga balita peserta posyandu dan tersebar di 36 provinsi.
Kalis menilai pemerintah belum mengambil langkah memadai untuk mencegah kasus serupa berulang. Ia juga menyoroti belum adanya penyedia MBG yang diproses secara hukum terkait kasus-kasus tersebut.
“Negara sama sekali tidak mendengarkan ilmuwan yang meminta agar program ini dihentikan sementara dan dilakukan rombak total pada desain tata kelolanya agar anak-anak selamat. Yang dilakukan negara justru hanya bongkar pasang pejabat,” ujarnya.
Selain MBG, massa memprotes alokasi anggaran yang dinilai timpang. Mereka meminta anggaran dievaluasi dan sebagian dialihkan untuk mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Suara Ibu Indonesia juga menyoroti pembangunan SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), persoalan bencana sepanjang 2026, serta tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
Mereka membawa tiga tuntutan: menghentikan dan mengevaluasi tata kelola MBG, menghentikan represi terhadap masyarakat sipil, serta menghentikan politik adu domba yang dinilai membenturkan sesama warga. (*)
