Aliansi Jogja Memanggil menilai Pemda DIY belum memberikan jawaban konkret atas lima tuntutan yang disampaikan dalam audiensi terbuka bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Lima tuntutan tersebut meliputi pencabutan Pergub Jaga Warga, pencabutan aturan larangan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi, penetapan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), percepatan pembangunan Stadion Mandala Krida, serta penghentian kriminalisasi terhadap mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol).
“Intinya poin-poin yang kita sampaikan tadi tidak ada jawaban konkret dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” tegas perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Agof saat ditemui di sela aksi pada Selasa (10/11/2026).
Agof juga meminta Kapolda DIY menghentikan proses penyidikan dan pemanggilan terhadap aktivis mahasiswa serta pengemudi ojol Maxim yang dilaporkan ke polisi setelah menyampaikan aspirasi.
“Kawan-warga dan mahasiswa turun ke jalan murni menyuarakan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sultan menyatakan Pergub Jaga Warga dapat ditinjau ulang jika terbukti menghambat demokratisasi. Ia juga menegaskan tidak pernah melarang penyampaian aspirasi selama tidak disertai kekerasan.
Terkait upah minimum, Sultan menyebut penetapannya mengikuti formula pemerintah pusat. Sementara pembangunan Stadion Mandala Krida ditargetkan rampung pada 2028 setelah proses renovasi dilakukan bertahap menggunakan anggaran APBN.
Untuk persoalan kriminalisasi, Sultan meminta perwakilan ojol menyampaikan kronologi dan argumen secara tertulis agar Pemda DIY dapat menjembatani dialog dengan pihak terkait.
Audiensi juga menyoroti maraknya tambang pasir ilegal di wilayah Kulonprogo dan Sleman. Sultan menyatakan siap menerjunkan tim penertiban setelah menerima data lokasi secara terperinci. Pemerintah juga akan menyiapkan alternatif pekerjaan bagi warga terdampak agar penertiban tidak memunculkan persoalan sosial baru. (*)
